BASISBERITA.COM, Manado – Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) membahas mengenai persiapan upaya pengendalian inflasi memasuki periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri serta upaya perluasan dan percepatan digitalisasi daerah di Sulut untuk tahun 2025.
Persiapan tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) perdana di tahun 2025 oleh BI Sulut bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). HLM dilaksanakan di Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), pada Selasa (21/1/2025).
Pada kegiatan yang dihadiri perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda) se Sulut, instansi terkait, serta perbankan ini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Andry Prasmuko, menyampaikan kinerja perekonomian Sulawesi Utara di tahun 2024 menunjukkan capaian yang memuaskan, dengan inflasi Sulut menduduki peringkat terendah kedua secara nasional.
“Provinsi Sulawesi Utara juga mencatatkan prestasi dengan empat penghargaan pada Championship TP2DD 2024, serta 100% Pemda masuk Kategori “Digital” pada Semester 1-2024,” bebernya.
Lebih lanjut, Prasmuko menyebut dalam kurun waktu kurang dari dua bulan ke depan di tahun 2025 akan dimulai periode bulan Ramadhan dan HBKN Idul Fitri.
“Secara historis, angka inflasi pada periode Ramadhan dan HBKN Idul Fitri di kota-kota Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat cenderung lebih tinggi dibandingkan rata-rata tahun berjalan, khususnya pada komoditas pangan,” ungkapnya.
Di samping itu, ujar Prasmuko, daerah kepulauan juga mencatatkan kenaikan harga komoditas yang cenderung lebih tinggi mengingat terdapat faktor jarak yang harus ditempuh dalam pendistribusian barang.
Hal ini dikonfirmasi dalam sesi pemaparan oleh Pemerintah Kota dan Kabupaten yang telah ditunjuk sebagai perwakilan untuk menyampaikan tantangan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pengendalian inflasi, khususnya menjelang periode HBKN Idul Fitri.
Selain itu, dipaparkan pula kendala yang dihadapi kota dan kabupaten terkait dalam pengimplementasian ETPD untuk menghadapi Championship 2025. Diharapkan hal ini dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dasar untuk diskusi kolaboratif guna menyusun langkah sinergis yang efektif di kemudian hari.
Menanggapi pemaparan dari Bank Indonesia serta perwakilan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili oleh Asisten II Sekdaprov Sulut, Tahlis Gallang, menyampaikan pentingnya dilakukan upaya pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas harga.
Terlebih dalam masa memasuki bulan Ramadhan dan HBKN Idul Fitri yang cenderung menyebabkan kenaikan dari sisi permintaan. Terdapat lima aksi yang dapat dilakukan sebagai upaya pengendalian inflasi menjelang HBKN Idul Fitri, yaitu: melakukan identifikasi terhadap potensi peningkatan konsumsi; melaksanakan sidak pasar secara berkala; melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM); kerja sama antar daeran untuk optimalisasi jalur distribusi; dan mencermati perilaku serta karakteristik konsumsi.
Selain itu, masing-masing Pemda diimbau untuk memperluas kanal pembayaran pajak dan retribusi, mendorong realisasi penerimaan pajak dan retribusi melalui kanal digital seperti QRIS, serta mempercepat implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) atau KKPD dan segera mengaktivasi dan melakukan transaksi.
Kegiatan HLM diakhiri dengan pemberian apresiasi kepada wajib retribusi yang telah melakukan pembayaran atau transaksi menggunakan kanal digital QRIS, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ODSK Provinsi Sulawesi Utara dan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah, sebagai bentuk apresiasi atas dukungan mereka terhadap implementasi elektronifikasi retribusi daerah.
Selanjutnya, pada hari ini juga diadakan sesi bimbingan teknis kepada tim penyusun Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tahun 2024 dari setiap kabupaten dan kota di Sulawesi Utara untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas dan kompetensi dalam menyusun laporan yang komprehensif, akurat, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.(sco/*)