BASISBERITA.COM, Manado – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus melakukan penandatanganan berita acara klarifikasi penanganan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (IPPR) di Aula Prona, Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta, pada Senin (17/11/2025).
Penandatanganan ini penting dilakukan karena bagian dari proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Sulut.
Gubernur Yulius mengatakan agenda yang digelar oleh Ditjen PPTR, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang, Kementerian ATR/BPN itu merupakan tindak lanjut dari rapat lintas sektor pada 16 September 2025. Di mana, telah dilakukan pengesahan untuk hasil verifikasi IPPR di sejumlah wilayah.
“Ini akan menjadi dasar hukum penanganan lanjutan,” kata gubernur.
Di kesempatan itu, orang nomor satu di Bumi Nyiur Melambai ini mengapresiasi Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Agus Sutanto, atas dukungan terhadap proses klarifikasi IPPR.
Lebih jauh, kata gubernur, verifikasi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Daerah di Wilayah Bitung, Minahasa Utara (Minut), Kotamobagu dan Tomohon.
“Dari hasil verifikasi ditemukan delapan IPPR, seluruhnya telah diklarifikasi dan dinyatakan bukan pelanggaran,” ungkapnya.
“Temuan ini memungkinkan fungsi kawasan dan kegiatan di lokasi terkait untuk dimasukkan dalam revisi Perda RTRW Sulut Nomor 1 Tahun 2014,” sambungnya.
Adapun penilaian Ditjen Penertiban Pemanfaatan Ruang dinyatakan sejalan dengan analisis daerah. Gubernur Yulius pun berharap dukungan dari Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Wilayah I, Rahma Julianti, untuk percepatan penerbitan Surat Persetujuan Substansi revisi RTRW.
“Target kami Perda (Peraturan Daerah) RTRW yang baru, ditetapkan pada akhir tahun ini,” tukas gubernur.(advetorial)