BASISBERITA.COM, Tomohon — Memasuki awal tahun, Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Tomohon bergerak cepat menyusun arah kerja lembaga legislatif. Melalui rapat resmi yang digelar pada Selasa (6/1/2026), berbagai rencana kegiatan DPRD untuk bulan Januari 2026 mulai dibahas dan diselaraskan.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat 1 Kantor DPRD Kota Tomohon tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tomohon. Hadir dalam pertemuan itu para anggota Badan Musyawarah bersama jajaran Sekretariat DPRD Kota Tomohon yang turut mendukung jalannya pembahasan.
Fokus utama rapat adalah merumuskan jadwal serta prioritas kegiatan DPRD sepanjang bulan Januari. Pembahasan ini dinilai penting sebagai langkah awal untuk memastikan seluruh agenda kelembagaan berjalan terstruktur, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam suasana diskusi yang berlangsung dinamis, setiap anggota Bamus diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan serta usulan terkait agenda yang akan dijalankan. Hal ini mencerminkan peran strategis Badan Musyawarah sebagai pengatur ritme kerja DPRD, termasuk dalam menetapkan jadwal rapat paripurna, rapat alat kelengkapan dewan, hingga kegiatan lainnya.
Selain itu, keterlibatan Sekretariat DPRD dalam rapat tersebut turut memperkuat aspek teknis dan administratif, sehingga setiap rencana kegiatan dapat diimplementasikan secara optimal. Sinkronisasi antara unsur pimpinan, anggota, dan sekretariat menjadi kunci dalam menjaga efektivitas kinerja lembaga.
Rapat ini juga menjadi momentum awal bagi DPRD Kota Tomohon untuk menunjukkan komitmen dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara maksimal di tahun 2026. Dengan perencanaan yang matang sejak awal, diharapkan seluruh program kerja dapat berjalan tepat waktu dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.
Melalui rapat Badan Musyawarah ini, DPRD Kota Tomohon menegaskan keseriusannya dalam menata agenda kerja yang terarah dan responsif. Langkah ini sekaligus menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga legislatif di tingkat daerah.(AP)