BASISBERITA.COM, Manado – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, menegaskan bahwa reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut kini memasuki babak baru. Penerapan manajemen talenta bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan lagi sekadar instrumen promosi jabatan, melainkan komitmen strategis untuk menyelaraskan kinerja individu dengan visi besar daerah.
Hal itu ditegaskan Gallang saat memimpin kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulut Tahun 2026, yang digelar di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, Senin (12/1/2026).
Dalam arahannya, Gallang menjelaskan bahwa pemerintah kini memiliki instrumen objektif untuk memetakan kualitas ASN. Dengan sistem manajemen talenta, setiap pegawai akan dikategorikan berdasarkan dua indikator utama yakni Sumbu Kinerja (X) Akumulasi capaian prestasi dan hasil kerja nyata sepanjang tahun serta Sumbu Potensi (Y) Penilaian aspek kualifikasi, latar belakang pendidikan, pengalaman, serta rekam jejak jabatan.
“Melalui pemetaan ini, kita bisa melihat siapa yang berada di kategori optimal, cukup atau kurang. Ini menjadi dasar yang adil dan transparan dalam melakukan pembinaan maupun penataan jabatan ke depan,” ujarnya di hadapan para asisten dan kepala biro.
Salah satu poin krusial yang ditekankan Sekdaprov adalah pergeseran orientasi kerja. Ia mengingatkan para pejabat struktural agar tidak terjebak dalam rutinitas administratif yang hanya mengejar serapan anggaran atau sekadar menghindari temuan pemeriksaan.
Menurutnya, keberhasilan sejati diukur dari outcome atau dampak nyata bagi masyarakat. Ia menuturkan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama memiliki tanggung jawab pada capaian sasaran outcome. Sementara jabatan administrator berfokus pada kualitas program dan hasil (output). Sedangkan pengawas bertanggung jawab pada teknis kegiatan dan realisasi anggaran.
“Administrasi bisa saja rapi dan tidak ada temuan BPK, tetapi jika program tersebut tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat atau tidak menaikkan produksi petani dan nelayan, maka sasaran kinerja kita sebenarnya belum tercapai,” tegasnya.
Gallang juga meneruskan pesan konsisten dari Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, mengenai pentingnya percepatan di seluruh lini. Gubernur meminta agar dana pembangunan tidak mengendap terlalu lama di rekening daerah.
“Bapak Gubernur mengingatkan agar proses perencanaan hingga pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cepat dan tepat. Percepatan ini harus dimulai dari perumusan kebijakan di tingkat Sekretariat Daerah agar eksekusi di dinas-dinas teknis bisa lebih lincah,” tambahnya.
Menutup arahannya, Gallang menekankan bahwa kualitas implementasi di lapangan sangat bergantung pada ketajaman regulasi dan strategi yang dirumuskan di awal tahun ini.(sco)