BASISBERITA.COM, Tomohon — Upaya memperkuat arah kebijakan fiskal daerah tahun 2026 mulai dimatangkan. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) serta Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon, Senin (19/1/2026). Agenda utama pertemuan ini menitikberatkan pada pembahasan program kerja tahun anggaran 2026 serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
RDP yang berlangsung di ruang rapat Kantor DPRD Kota Tomohon itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, James J.E. Kojongian, ST. Dalam pembukaannya, Kojongian menegaskan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan program dan target pendapatan agar kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, sektor pendapatan daerah harus dikelola secara lebih inovatif dan adaptif, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang dinamis. “Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang dirancang benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan PAD. Tidak hanya sekadar rutinitas tahunan, tetapi mampu menghadirkan terobosan,” ujarnya dalam rapat tersebut.
Perwakilan BPKPD Kota Tomohon memaparkan sejumlah strategi yang akan diterapkan pada tahun 2026, termasuk optimalisasi sistem pemungutan pajak daerah serta digitalisasi layanan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Selain itu, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan juga menjadi fokus, terutama pada sektor-sektor potensial yang selama ini belum tergarap maksimal.
Sementara itu, Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon turut menyampaikan rencana kerja yang berkaitan dengan peningkatan layanan transportasi sekaligus kontribusinya terhadap PAD. Salah satu poin yang dibahas adalah pengelolaan retribusi parkir dan terminal yang dinilai masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Dishub juga menyoroti pentingnya pengawasan serta penataan sistem agar kebocoran pendapatan dapat diminimalisir.
Diskusi dalam RDP berlangsung dinamis, dengan sejumlah anggota Komisi II memberikan masukan kritis. Mereka menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap capaian PAD tahun sebelumnya sebagai dasar dalam menetapkan target baru. Selain itu, penguatan koordinasi antar perangkat daerah dinilai menjadi kunci agar program yang dirancang dapat berjalan efektif.
Komisi II juga mendorong adanya inovasi berbasis teknologi untuk mendukung sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel. Digitalisasi dianggap sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.
Menutup rapat, Ketua Komisi II menekankan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan rekomendasi dalam proses perencanaan dan penganggaran ke depan. Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat menindaklanjuti hasil RDP dengan langkah konkret.
“Kami tidak ingin ini berhenti di meja rapat. Harus ada implementasi nyata yang bisa diukur hasilnya,” tegas Kojongian.
RDP ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan arah kebijakan daerah berjalan sesuai dengan kepentingan publik, sekaligus memperkuat fondasi keuangan daerah menuju tahun anggaran 2026 yang lebih produktif dan berkelanjutan.(AP)