BASISBERITA.COM, Manado – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus, bergerak cepat memperjuangkan hak hunian layak bagi warganya. Dalam pertemuan strategis bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian PKP, Jumat (27/2/2026), disepakati alokasi program perumahan besar-besaran yang akan segera mendarat di Bumi Nyiur Melambai.
Fokus utama sinergi ini adalah memastikan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan kelompok rentan di Sulut mendapatkan akses hunian yang aman, layak, dan terjangkau.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci. Langkah ini memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar efektif, transparan, dan menyentuh rakyat yang membutuhkan,” tegas Gubernur Yulius.
Transformasi Hunian: Dari Rusun Hingga BSPS
Kesepakatan ini membawa angin segar lewat sejumlah skema pembangunan yang komprehensif:
1. Lonjakan Drastis Program BSPS
Salah satu poin paling krusial adalah peningkatan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dari yang sebelumnya hanya 748 unit, kini melonjak tajam menjadi 8.000 unit rumah. Program ini ditujukan bagi warga untuk merehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) secara swadaya dengan dukungan stimulus pemerintah.
2. Pembangunan Rusun MBR di Manado
Guna mengatasi keterbatasan lahan di perkotaan, tahap awal pembangunan akan difokuskan pada satu tower Rumah Susun (Rusun) di Kota Manado yang diperuntukkan khusus bagi MBR.
3. Skema Perumahan Lintas Sektor
Pemerintah menyiapkan 400 hingga 600 unit rumah pada tahap pertama yang dialokasikan bagi ASN, pelaku UMKM, TNI, Polri, atlet, hingga tokoh agama melalui kerja sama lintas sektor yang terintegrasi.
4. 7.000 Unit Rumah Subsidi Tapera
Melalui kolaborasi dengan BP TAPERA, sebanyak 7.000 unit rumah subsidi akan direalisasikan. Skema ini menjadi solusi pembiayaan jangka panjang yang sangat terjangkau bagi masyarakat yang memenuhi kriteria.
5. Penanganan Bencana di Sitaro
Merespons dampak bencana banjir awal 2026, program ini juga mencakup pembangunan rusun asrama dan hunian bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sitaro, sekaligus penataan kawasan pemukiman kumuh.
Stimulus Ekonomi untuk Pengembang dan UMKM Lokal
Tak sekadar membangun fisik bangunan, kerja sama ini juga menyasar penguatan ekosistem ekonomi daerah:
- Dukungan UMKM: Tersedia fasilitas Kredit Modal Kerja dan Investasi dengan plafon hingga Rp5 miliar dan subsidi bunga 5% yang ditanggung oleh Kementerian PKP.
- Pengembang Lokal: Untuk mempercepat suplai rumah rakyat, pengembang lokal di Sulut akan didukung pembiayaan hingga Rp50 miliar.
Transparansi Data dan Kunjungan Lapangan
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menekankan pentingnya sinkronisasi data real-time dengan Badan Pusat Statistik (BPS) agar bantuan tidak salah sasaran.
Sebagai tindak lanjut, Menteri PKP dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Utara pada April 2026. Agenda ini bertujuan untuk memantau langsung implementasi di lapangan, memastikan kelengkapan administrasi, serta memperkuat koordinasi teknis dengan pemerintah provinsi.
Dengan komitmen besar ini, Sulawesi Utara optimis dapat menekan angka backlog perumahan sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi melalui sektor konstruksi dan properti.(sco/*)