BASISBERITA.COM, Manado – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023.
Dengan demikian, Pemkab Minsel telah delapan kali berturut-turut meraih WTP.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 Pemkab Minsel itu diterima langsung Bupati Franky Donny Wongkar (FDW) di BPK Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), pada Rabu (8/5/2024).
Bupati FDW dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPK Sulut Arief Fadillah beserta jajaran atas pelaksanaan audit yang dilakukan selama ini.
“Dengan harapan hasil audit yang telah ada dapat memberikan motifasi bagi jajaran Pemerintahan Daerah agar ke depan dapat melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik lagi dan sesuai dengan undang undang yang berlaku,” tutur bupati.
Lebih lanjut, Bupati FDW menambahkan LHP yang diterima saat ini adalah amanat dari konstitusi dan merupakan output dari proses pemeriksaan oleh Tim BPK dari bulan Februari hingga bulan April Tahun 2024.
“Tentunya LHP yang kami terima adalah LHP yang pastinya akurat dan berdampak komperhensif bagi kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan dan untuk selanjutnya terkait ketidaksiplinan dan ketidaktaatan dalam pengelolaan keuangan yang menjadi temuan Tim BPK kami bertekad dan berkomitmen untuk segera menindaklanjuti dengan tepat sasaran dan tepat waktu sesuai undang undang yang berlaku,” pungkas bupati pilihan rakyat Minsel ini.
Dalam kegiatan ini turut dihadiri, di antaranya Walikota Tomohon bersama jajaran, Plt Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Stefanus Lumowa, Ketua DPRD Kota Tomohon.
Bupati Minahasa Selatan didampingi Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah bersama Jajaran, Kepala BPKAD bersama Jajaran dan Plt Kepala Dinas Kominfo.(*)